JAKARTA, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta pemerintah agar membuka efisiensi untuk memperkuat perekonomian dalam negeri dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, melemahnya daya beli masyarakat merupakan salah satu faktor toko-toko ritel di Indonesia tutup.
Dia berharap agar pemerintah memperbanyak orang yang berdagang di Indonesia.
“Dikasih stimulus, dikasih dana-dana dalam negeri. Efisiensi pemerintah mohon dibuka cepat-cepat, tapi di dalam negeri ya. Belanja pemerintah dikeluarkan lagi,” ujar Budihardjo usai acara Launching UKM Pangan Award di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Baca juga: Sri Mulyani: Efisiensi Masih Jadi Pertimbangan Penyusunan APBN 2026
Terbaru, pemerintah membuka blokir anggaran senilai Rp 86,6 triliun untuk 99 kementerian dan lembaga pada awal Mei ini.
Langkah tersebut dilakukan setelah efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 rampung dilaksanakan.
Budihardjo mengatakan, daya beli masyarakat kelas menengah bawah menurun. Sementara, di sisi lain, kelas atas menahan pengeluaran.
“(Kelas) menengah atas saat ini nahan beli, mereka lebih banyak investasi, karena khawatir dengan situasi global dan berita-berita yang ada di lokal,” kata Budihardjo.
“Makanya harus stabil. Kita sebenarnya punya dalam negeri yang bagus, perkuat saja dalam negeri,” tambah dia.
Budihardjo mengatakan, perputaran ekonomi domestik yang makin mengecil harus diinjeksi oleh belanja pemerintah.
“Secepat mungkin ada BLT (bantuan langsung tunai) atau voucer belanja. Jadi itu muter lagi, jadi orang bawah itu kan tergantung dari pekerjaan juga,” kata Budihardjo.
Selain itu, Budihardjo menyarankan agar pemerintah mempermudah investor yang hendak berinvestasi di Indonesia.
“Investor diperbanyak supaya mereka mau buka pabrik. Tapi kan masalahnya, mau buka itu kan kita tahu sendirilah (masalahnya). Makanya harus berkumpul di satu kawasan, terus kerja sama dengan pemerintah untuk mengamankan, supaya jangan ada ormas-ormas dan premanisme,” ucap Budihardjo.
Baca juga: Erick Thohir Kaji Efisiensi di BUMN, Pangkas Perjalanan Dinas dan Komisaris
Leave a Reply