Sri Mulyani Pasang Target Tinggi, Bidik Ekonomi Tumbuh 5,2%-5,8% di 2026

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (20/5). Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%.“Kami memproyeksikan pertumbuhan ini dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam serta perbaikan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia,” ujar Sri Mulyani.Ia meyakini, proyeksi tersebut akan menjadi fondasi kuat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendukung visi Indonesia Maju 2045.Target tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi dalam KEM PPKF 2025 yang berada di rentang 5,1%–5,5%. Namun, batas bawah target 2026 masih stagnan jika dibandingkan dengan target APBN 2025 yang sebesar 5,2%.Sri Mulyani menjelaskan, KEM PPKF 2026 disusun berdasarkan evaluasi kinerja kementerian dan lembaga untuk anggaran 2025. Nantinya, penyusunan APBN 2026 menggunakan seluruh evaluasi tahun ini.”Ini masih sekitar dua bulan lagi, jadi kinerja kementerian dan lembaga serta langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan dipertimbangkan dalam penyusunan pagu anggaran APBN,” katanya.Sri Mulyani menegaskan, APBN 2026 akan difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi pangan seperti padi, jagung, susu, dan daging guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.“Ini untuk mendukung subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian, perluasan lahan, penyediaan benih unggul, serta peningkatan dan penguatan peran Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan,” ujarnya.Menurut dia, menjaga pasokan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan merupakan tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, akses pembiayaan dan penguatan lumbung pangan akan terus didorong.“APBN juga mendorong akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha serta penguatan lumbung pangan,” ujarnya.Pemerintah juga akan melanjutkan program transisi energi dari B40 menuju B50, yang akan didukung oleh kebijakan fiskal. Dukungan ini mencakup investasi infrastruktur, distribusi bahan bakar nabati, pengujian teknologi kendaraan, serta pengembangan ekosistem energi terbarukan.“Pemerintah akan memperluas investasi proyek-proyek energi bersih, seperti tenaga surya, hidro, panas bumi, dan bahkan waste to energy,” ucapnya.

Breaking News