Bimo Wijayanto menyatakan dirinya telah ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan saat ini tengah menunggu jadwal pelantikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Pernyataan itu disampaikan Bimo usai dirinya bersama Sekretaris Utama BIN Letjen TNI Djaka Budi Utama menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5). Dalam kesempatan itu, Djaka turut ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.“Saya diberikan mandat. Nanti, sesuai arahan Menteri Keuangan, saya akan bergabung dengan Kementerian Keuangan,” ujar Bimo kepada wartawan.Menurut Bimo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan terkait pembenahan sistem perpajakan nasional, terutama mengenai percepatan reformasi teknologi informasi perpajakan melalui sistem Coretax.“Coretax akan kita percepat pembenahannya supaya kita bisa memberikan kepastian pelayanan kepada wajib pajak,” katanya.Meski belum mengungkapkan target spesifik, Bimo menegaskan bahwa langkah-langkah reformasi akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Sri Mulyani.“Saya belum bisa memberikan target kepada publik. Tapi memang ada beberapa arahan kuat dari Bapak Presiden untuk memperkuat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan negara,” ujarnya.Bimo juga menegaskan bahwa Prabowo ingin sistem perpajakan yang lebih akuntabel, berintegritas, dan independen. Hal ini bertujuan untuk mendukung program-program nasional dari sisi penerimaan negara.Bimo merupakan calon kuat untuk menduduki jabatan Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo. Bimo dikenal sebagai salah satu alumni terbaik SMA Taruna Nusantara (Tarnus) angkatan 1995.Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk gelar sarjana, meraih gelar MBA dari The University of Queensland, dan kemudian meraih gelar PhD dari University of Canberra, Australia.Di jenjang doktoralnya, Bimo memfokuskan penelitian pada kebijakan perpajakan, khususnya strategi untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak secara sukarela.Karier Bimo di pemerintahan terbilang panjang dan strategis. Ia memulai langkahnya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat masih menjadi pegawai Ditjen Pajak, ia menerima penghargaan Hadi Soesastro Australia Award pada tahun 2014, bertepatan dengan masa studinya di Canberra.Bimo sempat bekerja sebagai auditor di PricewaterhouseCoopers selama dua tahun sebelum masuk ke pemerintahan. Di lingkaran pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian II Kantor Staf Presiden.Ia juga dikenal sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, lembaga di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan.Selain itu, Bimo juga aktif di sektor BUMN. Ia menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Phapros Tbk, anak usaha Kimia Farma yang bergerak di bidang farmasi, sejak Juni 2022. Ia kembali diangkat sebagai komisaris pada 2024.
Bimo Wijayanto Ditunjuk Jadi Dirjen Pajak, Prabowo Minta Sistem Coretax Dibenahi
Leave a Reply