Belum semua usulan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berstatus clean and clear.
Sebagai informasi, rencananya akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat (SD, SMP, dan SMA) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan, dari 367 usulan lahan, terdapat 115 lahan yang belum clean and clear.
“Saat ini, sudah 35 lahan yang dinyatakan layak,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat, di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Baca juga: Bangun 100 Sekolah Rakyat, Pemerintah Guyur Rp 25,8 Triliun
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan verifikasi status kepemilikan tanah dan memastikan kesesuaian tata ruang.
“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena, ini penting dalam konteks land tenure-nya,” jelasnya.
Verifikasi status dan kesesuaian tata ruang dibutuhkan untuk memastikan bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah clean and clear.
Dengan begitu, menurut Nusron ke depannya tidak lagi terjadi tumpang tindih penggunaan ataupun kepemilikan tanahnya, baik dari pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.
“Sudah kami cek dari 69 yang belum disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagian besar ternyata lahannya adalah sawah yang masuk Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B),” pungkas Nusron.
Leave a Reply